PKB menyiapkan langkah praperadilan sebagai respons atas penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung.
Wakil Wali Kota Erwin ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri terkait penyalahgunaan wewenang. Keputusan ini sontak memicu reaksi keras dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai tempat Erwin bernaung. PKB menyatakan akan menempuh jalur praperadilan, mengindikasikan pertarungan hukum yang ketat untuk membuktikan keabsahan status tersangka tersebut.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KDMP Rubaya.
Penetapan Tersangka Dan Respon Cepat PKB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung telah menetapkan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan ini berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara. Keputusan Kejari ini langsung memicu reaksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Sebagai partai yang menaungi Erwin, PKB tidak tinggal diam. Partai tersebut memastikan akan menempuh langkah praperadilan untuk melawan penetapan status tersangka tersebut. Langkah ini menunjukkan keseriusan PKB dalam membela kadernya dan menguji proses hukum yang telah berjalan.
Praperadilan adalah upaya hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan. Melalui praperadilan, PKB berharap dapat mengungkap potensi kejanggalan dalam prosedur penetapan tersangka terhadap Erwin, jika memang ada.
Menghormati Proses Hukum Sembari Menjunjung Asas Praduga Tak Bersalah
Dalam keterangannya, PKB mulanya menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Bagi PKB, setiap warga negara, tanpa kecuali, harus patuh pada mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Ini merupakan sikap yang bertanggung jawab sebagai partai politik.
“Sebagai warga negara yang baik, kami menghormati proses hukum yang ditempuh oleh aparat penegak hukum,” kata Sekretaris DPC PKB Kota Bandung AA Abdul Rojak, Minggu (14/12/2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa PKB tetap menghargai upaya penegakan hukum, namun juga siap untuk melakukan perlawanan hukum.
Abdul Rojak juga menekankan pentingnya menerapkan asas praduga tak bersalah kepada siapa pun yang tengah menjalani proses hukum. Menurutnya, penetapan tersangka bukan berarti seseorang telah bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang inkrah. Prinsip ini adalah pilar penting dalam sistem peradilan.
Baca Juga: Gempar! Proyek RSUD Ruteng Senilai Rp10 M Diduga Dikorupsi, Negara Rugi Rp1,6 Miliar!
Pendampingan Hukum Dan Pengajuan Praperadilan
“Kami mengedepankan asas praduga tak bersalah. Proses hukum harus berjalan secara objektif dan adil,” tambah Abdul Rojak. PKB berkeyakinan bahwa setiap tahapan dalam proses hukum harus transparan dan bebas dari intervensi. Keadilan harus menjadi prioritas utama.
Mengakhiri pernyataannya, Abdul Rojak memastikan PKB Kota Bandung bakal memberikan pendampingan hukum penuh kepada Erwin. Dukungan ini mencakup semua tahapan proses hukum yang akan dijalani Wakil Wali Kota Bandung tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen partai terhadap kadernya.
Termasuk dalam pendampingan ini adalah pengajuan praperadilan. “Kami akan melakukan pengawalan hukum, termasuk pengajuan praperadilan dalam waktu dekat,” pungkasnya. Langkah ini akan menjadi ujian bagi penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung.
Pertarungan Hukum Demi Keadilan
Pengajuan praperadilan oleh PKB menunjukkan adanya indikasi ketidakpuasan terhadap proses penetapan tersangka Erwin. Melalui jalur ini, PKB berupaya membuktikan bahwa prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertarungan hukum ini akan menjadi perhatian publik.
Kasus ini juga menyoroti pentingnya objektivitas dan keadilan dalam setiap proses penegakan hukum. Masyarakat berharap agar kasus ini ditangani secara profesional, transparan, dan tidak ada intervensi politik. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus tetap terjaga.
Apapun hasilnya nanti, kasus ini akan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. Baik bagi penegak hukum maupun bagi pejabat publik, bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.
Jangan lewatkan update berita seputaran KDMP Rubaya serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari detik.com
- Gambar Kedua dari deskjabar.pikiran-rakyat.com
