Tingginya angka pengangguran di Banten mendorong DPR mendesak pemerintah segera mengambil langkah cepat dan solusi komprehensif.
Provinsi Banten, yang selama ini dikenal sebagai pusat manufaktur nasional, kini menghadapi ironi pahit. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah ini justru menjadi yang tertinggi secara nasional. Situasi ini mendorong anggota Komisi X DPR RI untuk mendesak solusi menyeluruh dan terpadu guna mengatasi krisis ketenagakerjaan yang melanda.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KDMP Rubaya.
Banten Dihadapkan Pada Tingkat Pengangguran Tertinggi
Anggota Komisi X DPR RI, Adde Rosi, mendesak adanya solusi menyeluruh untuk menekan angka pengangguran di Provinsi Banten. Meskipun dikenal sebagai pusat manufaktur nasional, Banten justru mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi dibandingkan provinsi lain.
Berdasarkan data Februari 2025, TPT Banten mencapai 6,69 persen, jauh di atas rata-rata nasional. Angka ini menunjukkan bahwa pertumbuhan industri di Banten belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, atau terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan industri dan ketersediaan SDM.
Rosi menyampaikan hal ini dalam kunjungan kerja spesifik bidang kepemudaan Komisi X DPR RI ke Provinsi Banten pada Rabu, 4 Februari 2026. Ia mengakui bahwa persoalan ketenagakerjaan di Banten cukup serius, sebuah fenomena yang juga dialami sejumlah provinsi besar lain di Indonesia.
Perlunya Pembukaan Lapangan Kerja Dan Penyelarasan Pendidikan
Politisi dari daerah pemilihan (dapil) Banten I ini mengakui bahwa permasalahan pengangguran di Banten cukup tinggi, sebuah kondisi yang juga terlihat di provinsi-provinsi besar lainnya. Fenomena ini menunjukkan adanya tantangan struktural dalam sistem ketenagakerjaan nasional.
Menurut legislator Fraksi Partai Golkar itu, Banten harus secara agresif membuka lapangan kerja baru. Peningkatan investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat.
Di sisi lain, sistem pendidikan di daerah tersebut harus dipastikan selaras atau link and match dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI). Ia menilai, status Banten sebagai kawasan industri seharusnya menjadi kekuatan, bukan justru menyisakan persoalan pengangguran, terutama di kalangan generasi muda.
Baca Juga: Tragedi SD di NTT, DPR Desak Investigasi Menyeluruh Kasus Bunuh Diri Anak
Intervensi Kebijakan Dan Sinergi Antar Sektor
Adde Rosi menekankan bahwa upaya penurunan angka pengangguran tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan dukungan program yang terintegrasi dari berbagai sektor, termasuk peran aktif Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah pusat.
“Perlu ada sinergi antara pendidikan, industri, dan kebijakan ketenagakerjaan untuk menekan angka pengangguran pemuda secara berkelanjutan,” tegasnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen DPR untuk mendorong kolaborasi strategis antara lembaga pendidikan, pelaku industri, dan pembuat kebijakan. Semua pihak harus duduk bersama untuk merumuskan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Memutus Mata Rantai Ketidaksesuaian Keterampilan
Tujuan utama dari sinergi ini jelas: memutus mata rantai ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan pasar kerja. Ketidaksesuaian ini diduga menjadi salah satu penyumbang utama tingginya angka pengangguran.
Bahkan di daerah industri seperti Banten, banyak lulusan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena keterampilan mereka tidak sesuai dengan permintaan industri. Ini menunjukkan adanya gap yang harus segera diatasi oleh sistem pendidikan.
Oleh karena itu, revisi kurikulum, pelatihan vokasi yang relevan, serta program magang industri harus menjadi prioritas. Dengan demikian, lulusan pendidikan dapat memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja.
Jangan lewatkan update berita seputaran KDMP Rubaya serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
- Gambar Utama dari emedia.dpr.go.id
- Gambar Kedua dari pnn.ac.id