Prabowo Setujui TKD Sumut Dan Sumbar Tetap Utuh Seperti Aceh

Di tengah tantangan pemulihan pasca-bencana, kabar melegakan datang dari pemerintah pusat, membawa harapan baru bagi masyarakat terdampak.

​Presiden Prabowo Subianto akhirnya menyetujui usulan penting, dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak akan dipotong.​ Keputusan ini mengikuti jejak Aceh yang sebelumnya juga mendapatkan perlakuan serupa.

Berikut ini KDMP Rubaya akan membawa angin segar bagi ketiga provinsi di Sumatera tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, terutama di wilayah yang terdampak bencana.

Kebijakan Pro-Daerah, TKD Sumatera Utara Dan Sumatera Barat Aman Dari Pemangkasan

Presiden Prabowo Subianto telah mengonfirmasi persetujuannya terhadap usulan vital yang diajukan. Dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat dipastikan tidak akan mengalami pemotongan. Keputusan ini disambut baik, mengembalikan alokasi TKD ke tingkat tahun 2025 setelah proses efisiensi dilakukan.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan langsung keputusan tersebut dalam sebuah konferensi pers di kediamannya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Sabtu, 17 Januari 2026. Pengumuman ini memberikan kepastian finansial bagi kedua provinsi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Sebelumnya, Aceh juga telah mendapatkan persetujuan serupa dari Presiden Prabowo. Provinsi paling barat Indonesia itu, yang juga terdampak bencana banjir, dipastikan TKD-nya tidak dipotong. Hal ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam mendukung daerah-daerah yang membutuhkan.

Mengatasi Dampak Bencana, TKD Disamakan Dengan Alokasi Tahun 2025

“Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Transfer Keuangan Daerahnya disamakan dengan di tahun 2025,” ujar Tito Karnavian. Keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan daerah memiliki sumber daya memadai.

Tito menjelaskan bahwa keputusan ini melalui proses pertimbangan yang cermat dan panjang. Tim pemerintah mengevaluasi secara mendalam dampak bencana terhadap wilayah, termasuk daerah-daerah yang mungkin tidak terdampak secara langsung. Perspektif komprehensif ini menjadi dasar kebijakan yang diambil.

Sebagai contoh, di Sumatera Utara, dari total 33 kabupaten/kota, hanya 18 daerah yang secara langsung terlanda banjir. Namun, pemerintah menyadari bahwa dampak bencana seringkali meluas, memengaruhi wilayah lain secara tidak langsung, baik secara ekonomi maupun sosial.

Baca Juga: Meski Berisiko Bentrok UU ITE, Yusril Desak RUU Disinformasi Segera Dibuat

Lebih Dari Sekadar Angka, Memahami Efek Domino Bencana

Jika hanya berdasarkan daerah yang terdampak langsung, kebutuhan TKD untuk Aceh, Sumut, dan Sumbar diperkirakan hanya sekitar Rp 8,1 triliun. Namun, Tito Karnavian menekankan bahwa wilayah yang tidak terdampak langsung pun tetap merasakan efek lanjutan dari bencana yang terjadi di sekitarnya.

Ia memberikan contoh konkret, “Di Banda Aceh banyak yang pindah keluarganya yang terdampak ke keluarganya di Banda Aceh, harga-harga meningkat, inflasi naik gitu ya.” Fenomena ini menunjukkan bagaimana bencana dapat memicu ketidakstabilan ekonomi di area yang lebih luas.

Tito juga menyoroti Kabupaten Nias, Sumatera Utara, yang mengalami gangguan rantai pasok. “Akibatnya harga-harga naik, Gunung Sitoli tuh ya itu akhir Desember lalu itu tertinggi, tertinggi inflasi dari 98 kota se-Indonesia, meskipun dia enggak terdampak banjir longsor.” Ini membuktikan dampak domino bencana.

Proses Persetujuan Dan Usulan Gubernur Bobby Nasution

Atas berbagai pertimbangan dampak yang luas tersebut, Presiden Prabowo kemudian meminta kajian akhir dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan tanpa mengganggu stabilitas fiskal negara.

Setelah anggaran dinyatakan memungkinkan, pemerintah dengan tegas memutuskan mengembalikan TKD Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat setara dengan TKD 2025. Ini berarti tanpa pemotongan untuk pengalihan ke pusat, sebagaimana sempat direncanakan dalam skema anggaran 2026.

Usulan pengembalian TKD ini sebelumnya disuarakan oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat penting di Kantor Kementerian Dalam Negeri pada Kamis, 15 Januari 2026, yang kini membuahkan hasil positif bagi wilayahnya.

Pantau terus kabar terkini dari KDMP Rubaya dan beragam informasi menarik lainnya untuk memperluas pengetahuan Anda.