Impor 105 ribu pickup India untuk KDMP disorot Ilham Permana karena dinilai berdampak pada industri otomotif nasional.
Ia mengingatkan bahwa di tengah upaya memperkuat manufaktur nasional, kebijakan impor dalam jumlah besar harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap produsen lokal, tenaga kerja, serta rantai pasok industri.
Lantas, bagaimana respons pemerintah dan apa saja implikasi ekonomi dari kebijakan ini? Simak ulasan lengkapnya di KDMP Rubaya.
Sorotan DPR Atas Pengadaan 105.000 Pickup Untuk KDKMP
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ilham Permana, menyoroti rencana pengadaan 105.000 kendaraan niaga untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Nilai proyek yang mencapai Rp 24,66 triliun itu dinilai perlu dikaji secara komprehensif.
Pengadaan tersebut dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan melibatkan dua produsen otomotif asal India, yakni Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Kebijakan ini memicu diskusi luas mengenai prioritas industri nasional.
Ilham menyampaikan pandangannya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (21/2/2026). Ia menekankan bahwa belanja negara dalam skala besar harus dianalisis dari berbagai dimensi ekonomi, bukan sekadar pertimbangan harga pembelian unit.
Perspektif Industri Dan Dampak Ekonomi
Menurut Ilham, pengadaan kendaraan niaga tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan industri jangka panjang. Belanja pemerintah, kata dia, seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memperkuat struktur manufaktur domestik.
Ia menilai nilai Rp 24,66 triliun merupakan angka signifikan sehingga dampaknya terhadap industri otomotif nasional perlu diperhitungkan secara matang. Evaluasi kebijakan tidak dapat dibatasi hanya pada harga per unit kendaraan.
Pendekatan yang lebih tepat adalah menghitung total dampak ekonomi, termasuk efek terhadap tenaga kerja, rantai pasok, dan penguatan industri komponen lokal. Dengan demikian, kebijakan fiskal dapat memberikan manfaat berlipat.
Baca Juga: Usut Kasus Ekspor Limbah Sawit, Kejagung Geledah Rumah di Medan dan Pekanbaru
Kapasitas Produksi Nasional Dan Peluang Optimalisasi
Penjelasan Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, yang menyebut produksi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan, turut menjadi perhatian. Ilham menilai data kapasitas produksi perlu dilihat secara lebih komprehensif.
Ia merujuk pada keterangan Menteri Perindustrian di berbagai kesempatan bahwa kapasitas terpasang industri otomotif nasional lebih besar dibanding realisasi produksi tahunan. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang utilisasi yang masih terbuka.
Dalam pandangannya, keberadaan idle capacity justru dapat dioptimalkan melalui belanja pemerintah. Pengadaan publik berpotensi menjadi pendorong peningkatan produksi dan stabilitas sektor manufaktur dalam negeri.
Prinsip Value For Money Dalam Pengadaan Publik
Ilham juga mengkritisi argumentasi bahwa harga impor dinilai lebih kompetitif. Ia menegaskan bahwa prinsip pengadaan publik tidak hanya berorientasi pada harga terendah, melainkan pada nilai manfaat jangka panjang.
Biaya kepemilikan kendaraan, termasuk perawatan, ketersediaan suku cadang, jaringan layanan purna jual, serta nilai ekonomis jangka panjang, harus dihitung secara menyeluruh. Pendekatan ini penting untuk menghindari pembengkakan biaya operasional.
Konsep total cost of ownership, menurutnya, menjadi parameter penting dalam kebijakan fiskal. Dengan perhitungan komprehensif, pemerintah dapat memastikan efisiensi yang berkelanjutan.
Regulasi Dan Arah Kebijakan Nasional
Ilham mengingatkan bahwa kebijakan pengadaan pemerintah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian serta Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Kedua regulasi tersebut menekankan pentingnya penggunaan Produk Dalam Negeri.
Ia menyatakan dukungan terhadap program Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan memperlancar distribusi pangan. Namun, implementasinya harus selaras dengan tujuan pembangunan industri nasional.
Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini dinilai perlu sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi dan basis produksi domestik. Ilham memastikan akan terus mencermati pelaksanaan pengadaan agar manfaatnya optimal bagi kepentingan nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari infobanknews.com