F-PKB MPR menekankan pemberdayaan perempuan dan anak sebagai kunci menghentikan kekerasan, strategi ini diharapkan putus rantai kekerasan.
Kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi perhatian serius di Indonesia. F-PKB MPR menegaskan bahwa pemberdayaan menjadi kunci utama untuk memutus rantai kekerasan.
Dengan strategi ini, diharapkan perempuan dan anak dapat lebih terlindungi, serta masyarakat ikut berperan aktif dalam pencegahan kekerasan, tetap simak hanya di KDMP Rubaya.
Pemberdayaan Sebagai Strategi Utama
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, menegaskan pemberdayaan perempuan menjadi kunci utama memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pemberdayaan ini dianggap mampu memperkuat keluarga dan menciptakan masyarakat yang lebih aman.
Perempuan yang memiliki akses pendidikan, ekonomi, dan peran dalam pengambilan keputusan keluarga lebih mampu mengenali dan mencegah kekerasan. Tanpa pemberdayaan, perempuan dan anak tetap rentan menjadi korban kekerasan fisik, psikologis, maupun kekerasan berbasis digital.
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan ribuan kasus kekerasan terjadi setiap tahun. Bentuknya beragam, mulai dari kekerasan fisik, seksual, hingga psikologis, sehingga langkah sistematis sangat dibutuhkan untuk menekan angka kasus.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Tantangan Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak
Eem menyebut tingginya angka kekerasan perempuan dan anak menunjukkan bahwa pencegahan harus dilakukan terus-menerus. Pemerintah, masyarakat sipil, dan keluarga harus berperan aktif dalam pencegahan.
Kekerasan ini mencakup lingkungan rumah tangga, tempat umum, dan dunia daring. Fakta ini diperkuat oleh data kementerian yang menegaskan kekerasan fisik, psikologis, dan seksual masih menjadi masalah serius di Indonesia.
Anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan menghadapi dampak jangka panjang, termasuk trauma psikologis, gangguan pendidikan, dan kesehatan. Oleh karena itu, pemberdayaan juga terkait pemulihan dan perlindungan psikososial korban.
Baca Juga:Â Mengapa Prabowo Gelontorkan Rp839 Miliar Untuk Konflik Gajah Way Kambas?
Strategi F-PKB MPR Untuk Perlindungan
Dalam forum dialog bertajuk “Memutus Rantai Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Multisektoral, Mewujudkan Perempuan Berdaya, Anak Terlindungi”, F-PKB MPR menekankan kolaborasi lintas sektor. Forum ini melibatkan lembaga negara, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, dan media.
Strategi yang disusun mencakup penguatan kebijakan dan regulasi perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan literasi gender di tingkat komunitas. Masyarakat diharapkan memahami hak dan kewajiban serta respons yang tepat terhadap kekerasan.
Selain itu, pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi fokus. Perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih mampu membangun posisi tawar di keluarga maupun masyarakat, sehingga berkontribusi menekan risiko kekerasan.
Perlindungan Berbasis Keluarga & Komunitas
Menurut Eem, perlindungan tak cukup melalui regulasi. Sistem sosial berbasis keluarga dan komunitas perlu dikuatkan agar lingkungan sehari-hari menjadi aman bagi perempuan dan anak.
Penguatan berbasis keluarga berarti setiap anggota memahami hak-hak perempuan dan anak serta bertanggung jawab melindungi mereka dari kekerasan. Hal ini termasuk literasi gender dan pemahaman kesejahteraan keluarga.
Komunitas lokal menjadi garda terdepan dalam pencegahan. Organisasi perempuan, tokoh agama, dan masyarakat diharapkan mengidentifikasi potensi kekerasan sejak dini dan memberi dukungan bagi korban.
Kolaborasi Lintas Sektor & Harapan Masyarakat
F-PKB MPR mendorong kolaborasi pemerintah, lembaga negara, organisasi perempuan, media, dan sektor lain untuk menangani isu kekerasan secara menyeluruh. Pendekatan multisektoral menciptakan sinergi perlindungan.
Media memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran publik terkait kekerasan. Dengan informasi yang tepat dan edukatif, masyarakat diharapkan ikut serta mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Di Jakarta, Jumat, F-PKB MPR menegaskan komitmennya untuk mendorong nilai-nilai konstitusi yang menghormati harkat dan martabat perempuan dan anak. Hal ini menjadi landasan utama dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat nasional.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari antaranews.com
- Gambar Kedua dari antaranews.com