DPR RI resmi mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, simak proses pengesahan.
Pada Selasa, 27 Januari 2026, gelaran Rapat Paripurna DPR Republik Indonesia mencapai momen penting dalam peta ekonomi nasional. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026–2031 dalam sidang yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dibawah ini akan membahas secara detail dan lengkap hanya di KDMP Rubaya.
Proses Pengesahan di DPR RI
Proses pengesahan Thomas Djiwandono dimulai dari Komisi XI DPR RI yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selain Thomas, dua kandidat lain yakni Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono juga mengikuti rangkaian fit and proper test.
Komisi XI DPR kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah mufakat untuk menetapkan Thomas sebagai calon Deputi Gubernur BI yang diusulkan ke Rapat Paripurna DPR. Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, menyatakan bahwa keputusan ini didukung oleh seluruh fraksi yang hadir.
Sidang Paripurna yang digelar pada Selasa siang akhirnya menyetujui laporan Komisi XI secara aklamasi. Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, memimpin proses persetujuan tersebut dan mengetok palu sebagai tanda sahnya penetapan Thomas.
Profil Singkat Thomas Djiwandono
Thomas Djiwandono merupakan sosok yang tidak asing di dunia ekonomi dan pemerintahan Indonesia. Sebelum pengesahan ini, ia menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, di mana ia terlibat dalam berbagai kebijakan fiskal penting.
Thomas juga berasal dari keluarga yang punya jejak panjang di sektor ekonomi dan perbankan. Ia merupakan putra dari mantan Gubernur BI dan memiliki pengalaman internasional yang memperkaya kapasitasnya dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Setelah mendapatkan persetujuan DPR RI, Thomas menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia, sembari memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal dalam upaya menstabilkan ekonomi nasional.
Baca Juga: Menlu Sugiono Bocorkan Iuran Dewan Perdamaian, Indonesia Bantu Gaza
Pertimbangan DPR dalam Menyetujui Calon Baru
DPR RI dalam pertimbangannya menilai bahwa sosok Thomas Djiwandono memiliki kapasitas yang memadai untuk mengemban tugas strategis di Bank Indonesia. Selain itu, proses uji kelayakan menunjukkan bahwa Thomas mampu memaparkan visi dan strategi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini.
Komisi XI DPR juga mencatat bahwa Thomas merupakan figur yang diterima oleh berbagai fraksi, sehingga keputusan untuk mengusulkannya dinilai mencerminkan dukungan lintas partai politik. Hal ini dianggap penting agar stabilitas kebijakan moneter bisa dijaga secara konsisten.
Selain itu, DPR berharap bahwa kehadiran Thomas di Bank Indonesia dapat memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter BI demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Tanggapan Thomas & Komitmen Independensi BI
Usai pengesahan, Thomas Djiwandono menyampaikan apresiasi kepada DPR dan Komisi XI atas proses uji kelayakan yang dijalaninya. Ia menegaskan bahwa salah satu komitmennya adalah menjaga independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral, sesuai dengan mandat hukum yang berlaku.
Thomas juga menyatakan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah, demi stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian global.
Pernyataan ini penting mengingat peran Bank Indonesia tidak hanya terbatas pada pengendalian inflasi, tetapi juga pada pengawasan sistem keuangan serta dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Isu & Tantangan di Balik Pengesahan
Meski disahkan secara resmi oleh DPR, penunjukan Thomas Djiwandono juga memicu diskusi di kalangan analis ekonomi dan publik. Beberapa pihak menyoroti isu independensi Bank Indonesia, terutama karena latar belakang politik dan hubungan personal yang dimiliki Thomas.
Beberapa pengamat internasional bahkan mencatat kekhawatiran bahwa penunjukan ini berpotensi menimbulkan persepsi tentang intervensi politik dalam lembaga independen seperti BI. Namun, DPR dan Thomas sendiri menegaskan bahwa komitmen terhadap independensi otoritas moneter akan tetap terjaga.
Selain itu, tantangan global seperti volatilitas pasar, tekanan inflasi, serta dinamika nilai tukar rupiah juga menjadi ujian pertama bagi kepemimpinan Thomas di BI. Bank Indonesia tentunya harus terus menjaga kredibilitasnya dalam menghadapi berbagai risiko ini.
Ikuti terus berita menarik dan terbaru lainnya yang kami berikan untuk anda hanya di KDMP Rubaya.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari Viva
- Gambar Kedua dari Tribunnews.com