Jusuf Kalla laporkan Rismon Sianipar ke polisi terkait tuduhan isu ijazah Jokowi, drama politik memanas, apa alasannya sebenarnya?
Ketegangan politik kembali muncul ketika Jusuf Kalla mengambil langkah tegas dengan melaporkan Rismon Sianipar ke pihak kepolisian. Tuduhan mengenai isu ijazah Presiden Jokowi memicu kontroversi yang ramai dibicarakan publik.
Langkah ini menunjukkan bahwa perseteruan politik bisa berujung pada ranah hukum. Lalu, bagaimana kronologi laporan ini dan alasan di balik keputusan Jusuf Kalla? Berikut rangkuman lengkap peristiwa yang tengah menghebohkan panggung politik nasional di KDMP Rubaya.
Jusuf Kalla Polisikan Rismon Sianipar Soal Isu Ijazah
Rabu (8/4/2026) – Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, secara resmi melaporkan peneliti digital Rismon Sianipar ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan itu diajukan setelah Rismon dituding menyebarkan narasi yang mengaitkan Kalla dengan pendanaan kasus isu ijazah Presiden ke‑7 RI, Joko Widodo.
Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menjelaskan langkah hukum ini diambil karena tuduhan tersebut telah menjadi perhatian publik luas dan dinilai merugikan kredibilitas Kalla sebagai tokoh negarawan. Ia menegaskan bahwa proses hukum akan ditempuh demi menetapkan kebenaran secara objektif.
JK menilai tuduhan itu bukan sekadar berita biasa, tetapi merupakan bentuk fitnah yang memerlukan klarifikasi hukum. Demi melindungi nama baiknya serta memulihkan reputasi yang terseret isu tidak benar.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Kronologi Tuduhan Dan Klarifikasi JK
Isu yang memantik aksi hukum ini bermula dari peredaran video dan konten yang menunjukkan pernyataan yang diklaim berasal dari Rismon Sianipar. Dalam narasi tersebut, Rismon disebut mengatakan bahwa Kalla memberikan dana sekitar Rp 5 miliar kepada Roy Suryo dan beberapa pihak lain untuk mempermasalahkan ijazah Jokowi.
Jusuf Kalla sendiri telah secara tegas membantah seluruh tuduhan tersebut, menjelaskan bahwa ia tidak pernah terlibat atau mendanai pihak mana pun terkait kasus ijazah Presiden Jokowi. Ia juga menegaskan tidak pernah bertemu atau bekerja sama dengan Rismon maupun pihak‑pihak tersebut dalam konteks apa pun.
Menurut JK, tuduhan ini tidak hanya merupakan bukti berita bohong, tetapi juga merusak reputasinya sebagai negarawan senior dan mantan pejabat tinggi negara. Oleh karena itu, ia memilih menempuh jalur hukum sebagai langkah tegas.
Baca Juga: Gaji Menteri Disorot, Apakah Akan Dipotong? Seskab Buka Jawabannya!
Pelaporan Ke Bareskrim Dan Pihak Terkait
Langkah pelaporan dilakukan melalui kantor kuasa hukumnya dengan membawa sejumlah bukti video yang diyakini berisi konten tuduhan terhadap JK. Bukti tersebut dimaksudkan untuk membantu penyidik dalam menentukan apakah pernyataan yang beredar memang memenuhi unsur pencemaran nama baik atau tidak.
Tidak hanya Rismon Sianipar, kuasa hukum Jusuf Kalla juga menyebut akan melaporkan beberapa akun YouTube dan kreator konten yang turut menyebarkan tuduhan tersebut. Akun‑akun ini dianggap ikut andil dalam memperluas narasi yang merugikan Kalla di ranah publik.
Langkah ini menunjukkan bahwa gerakan hukum JK tidak hanya terbatas pada perorangan. Tetapi juga menyasar pihak yang berkontribusi menyebarkan hoaks atau informasi yang belum terbukti kebenarannya.
Respons Dan Bantahan Pihak Rismon
Pihak Rismon Sianipar melalui kuasa hukumnya membantah tuduhan yang menyatakan bahwa kliennya pernah menyampaikan pernyataan yang menuding Jusuf Kalla sebagai pendana isu ijazah palsu. Bantahan ini dilontarkan dengan menyatakan bahwa konten yang beredar merupakan rekayasa atau olahan AI dan tidak mencerminkan pernyataan asli Rismon.
Menurut pernyataan kubu Rismon, video atau konten yang mengaitkan nama JK dalam polemik ijazah adalah hoaks dan tidak pernah disampaikan olehnya secara langsung. Ini menunjukkan adanya potensi manipulasi konten di dunia digital yang bisa menimbulkan persepsi keliru di publik.
Meski demikian, kubu Rismon menyatakan siap menghadapi proses hukum dan mengklaim bahwa tuduhan terhadapnya tidak berdasar. Bahkan sumber yang beredar berupa AI tersebut menimbulkan keraguan tentang keaslian materi itu.
Implikasi Hukum Dan Kontroversi Isu Ijazah Jokowi
Kasus ini kembali memunculkan perhatian terhadap isu ijazah Presiden Jokowi yang sudah ramai dibicarakan sejak beberapa waktu lalu. Meski berbagai klaim soal keaslian ijazah telah dibantah dan tidak terbukti secara hukum.
Dalam konteks ini, pelaporan Jusuf Kalla kepada Rismon dan pihak lain menjadi bagian dari upaya untuk menegakkan aturan hukum terhadap penyebaran informasi yang belum pasti kebenarannya. Hal ini juga menunjukkan bagaimana isu politis bisa berujung pada ranah hukum ketika menyangkut pencemaran nama baik elite negara.
Selain itu, reaksi masyarakat terhadap tindakan hukum ini mencerminkan kekhawatiran luas tentang penyebaran hoaks dalam politik modern. Serta pentingnya verifikasi dan tanggung jawab dalam berbagi konten di ruang digital.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari suaramerdeka.com
- Gambar Kedua dari nasional.kompas.com