Komisi V DPR meminta pemerintah tidak menolak bantuan dari luar negeri demi kepentingan masyarakat terdampak bencana nasional.
Namun, ketika bantuan datang, pertanyaan muncul haruskah kita menerimanya? Komisi V DPR RI dengan tegas menyuarakan agar pemerintah tidak menolak uluran tangan asing, khususnya saat bencana skala besar terjadi. Mengapa hal ini begitu penting? Dan apa dampaknya jika bantuan tersebut ditolak? Mari kita selami lebih dalam dilema kemanusiaan ini.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KDMP Rubaya.
Desakan Komisi V DPR RI, Bantuan Asing Perlu Dipertimbangkan
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, dengan lugas meminta pemerintah untuk tidak menolak bantuan asing yang ditujukan untuk wilayah terdampak bencana. Menurutnya, uluran tangan dari negara lain dapat mempercepat proses pemulihan bagi warga yang tengah menderita. Penolakan bantuan saat darurat, menurutnya, adalah sebuah kekeliruan.
“Kalau ada negara yang berniat baik dan bisa mempercepat pemulihan keadaan warga yang terdampak kenapa kita tolak,” kata Lasarus kepada wartawan pada Rabu (17/12/2025). Pernyataan ini menunjukkan urgensi untuk memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia dalam menghadapi krisis.
Politikus PDIP ini juga secara terang-terangan menilai bahwa pemerintah terkesan lambat dalam penanganan bencana di Utara Sumatera. Kritik ini diperkuat dengan pengalamannya menyaksikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) yang sempat meneteskan air mata saat ditanya mengenai status bencana di Aceh. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam respons darurat.
Mengapa Harus Menerima Bantuan Asing?
Lasarus menekankan bahwa pemerintah tidak perlu merasa malu untuk menerima bantuan dari negara lain. Terlebih lagi, kondisi bencana kali ini sangat parah. Data menunjukkan jumlah pengungsi hampir mencapai satu juta orang, dengan banyak korban meninggal dunia, dan ratusan korban hilang yang belum ditemukan.
“Buat kebaikan bagi rakyat yang dalam kesusahan kenapa kita harus malu?” tanyanya retoris. Situasi darurat semacam ini membutuhkan segala bentuk dukungan. Waktu terus berjalan, dan kemampuan dalam menangani bencana besar dengan cakupan wilayah yang luas serta masif harus dioptimalkan.
Meski demikian, Lasarus tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa semakin lama penanganan, keadaan akan semakin memburuk. Kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama di atas segalanya, termasuk ego nasional.
Baca Juga: Anggota DPR Tegaskan Pemda Tidak Bisa Libatkan Dunia Internasional
Respon Presiden Dan Kenyataan Di Lapangan
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa sejumlah kepala negara sahabat telah menghubunginya untuk menawarkan bantuan terkait bencana banjir-longsor di Sumatera. Meskipun Prabowo mengapresiasi tawaran tersebut, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas untuk menangani bencana ini secara mandiri.
“Sehingga, saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘Terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” kata Prabowo saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12). Pernyataan ini menunjukkan sikap optimistis pemerintah.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya kebutuhan yang besar. Pemerintah Aceh, misalnya, secara proaktif telah melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu UNDP dan UNICEF, untuk meminta bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Ini membuktikan bahwa kapasitas lokal masih memerlukan dukungan eksternal.
Kolaborasi Internasional Dan Lokal Untuk Pemulihan
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa permintaan bantuan kepada lembaga internasional ini didasari oleh pengalaman mitigasi bencana tsunami 2004. Pengalaman pahit tersebut mengajarkan pentingnya kolaborasi dengan dunia internasional dalam menghadapi musibah besar.
Saat ini, sudah ada 77 lembaga, baik lokal, nasional, maupun internasional, bersama dengan 1.960 relawan yang aktif membantu penanganan bencana di Aceh. Jumlah keterlibatan ini diperkirakan akan terus bertambah, menunjukkan besarnya skala bencana dan respons kemanusiaan yang masif.
Kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan entitas internasional adalah kunci untuk percepatan pemulihan. Mengesampingkan ego dan menerima bantuan yang tulus dapat meringankan beban rakyat dan mengembalikan kehidupan mereka ke jalur semula dengan lebih cepat.
Jangan lewatkan update berita seputaran KDMP Rubaya serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari
- Gambar Kedua dari