Legislator tekan TGPF ungkap misteri teror air keras terhadap aktivis KontraS, tuntut penyelidikan cepat dan transparan.
Serangan air keras menimpa aktivis KontraS memicu gelombang kecemasan. Legislator mendesak TGPF bergerak cepat, membuka fakta, dan memastikan pelaku bertanggung jawab. Investigasi transparan menjadi sorotan utama publik. Ikuti selalu artikel KDMP Rubaya ini agar anda tidak ketinggalan informasi.
Desakan Pembentukan TGPF Atas Teror Air Keras
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengusulkan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus di Jakarta. Ia berpendapat peristiwa itu bukan sekadar tindak pidana biasa, tetapi aksi teror serius yang harus diungkap secara lebih komprehensif.
Menurut Benny, pernyataan Presiden yang menyebut kasus ini sebagai aksi terorisme harus ditindaklanjuti dengan langkah lebih serius. TGPF diharapkan melibatkan berbagai unsur selain penegak hukum untuk memastikan proses berjalan transparan.
Ia menilai keterlibatan institusi dan tokoh independen dapat meredam spekulasi dan memperkuat kepercayaan publik. Benny menyatakan TGPF akan menjelaskan fakta tanpa mengganggu proses hukum, sehingga hasil penyelidikan bisa dipertanggungjawabkan.
| POSVIRAL hadir di saluran whatsapp, silakan JOIN CHANNEL |
🔥 Ayo Rasakan Serunya Piala Dunia 2026!
Nonton semua pertandingan tanpa batas lewat
LIVE STREAMING GRATIS di
Aplikasi Shotsgoal.
📲 DOWNLOAD SEKARANG
Alegasi Pemanfaatan Peristiwa Teror
Politikus dari Partai Demokrat tersebut menduga adanya pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan insiden ini untuk menyerang legitimasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyinggung bahwa aksi teror bisa digunakan untuk membangun persepsi negatif terhadap negara dan pemerintah.
Benny menegaskan bahwa aparat kepolisian harus menyelesaikan penyidikan secara tuntas. Hal ini penting tidak hanya untuk keadilan korban, tapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa pengungkapan yang jelas dapat memperkuat legitimasi pemerintah serta menepis tudingan bahwa negara berada di balik peristiwa ini. Desakan tersebut muncul di tengah sorotan publik secara luas terhadap lambatnya proses penanganan kasus, termasuk pelimpahan penyidikan ke Puspom TNI yang menuai kritik dari sejumlah pihak.
Baca Juga:Â Shock Publik! Legislator Sebut Kinerja Kakorlantas Di Operasi Ketupat 2026 Fantastis
Kritik Dan Tanggapan Lembaga HAM
Selain DPR, sejumlah organisasi hak asasi manusia juga ikut menyoroti kasus tersebut. Koordinator Badan Pekerja KontraS, Dimas Bagus Arya, menyatakan kekecewaan terhadap pelimpahan perkara kepada Pusat Polisi Militer TNI, karena menurutnya forum peradilan umum lebih tepat untuk menjamin transparansi. KontraS menilai bahwa proses hukum yang lamban dan keputusan pelimpahan bisa menimbulkan manipulasi penegakan hukum serta kehilangan kepercayaan publik terhadap aparat.
Organisasi HAM lain seperti YLBHI mendesak pengusutan hingga tingkat aktor intelektual di balik teror, tidak hanya pelaku lapangan, agar proses hukum lebih akurat dan menyeluruh. Desakan lembaga ini berfokus pada penyelesaian kasus sesuai hukum dan perlindungan terhadap pembela HAM tanpa ketidakjelasan atau intervensi yang mengurangi independensi penanganan.
Perdebatan Forum Yurisdiksi
Dalam rapat DPR, sejumlah pihak juga mengkritik lambatnya penanganan dan memilih forum hukum yang lebih tepat. Dimas dari KontraS menyatakan bahwa kasus semacam ini harus dilihat melalui mekanisme peradilan umum, karena itu mencerminkan tindak pidana umum yang seharusnya diuji secara publik.
Ia mempertanyakan dasar hukum pelimpahan kasus ke Puspom TNI karena KUHAP tidak mengatur pelimpahan ke lembaga lain. Perdebatan muncul di DPR karena forum yuridiksi yang tepat penting untuk proses hukum adil dan akuntabel.
Tekanan Publik Dan Kepercayaan Hukum
Kasus serangan air keras ini memicu perhatian publik luas dari aktivis, politisi, hingga lembaga HAM karena dianggap ancaman serius terhadap kebebasan sipil dan hak asasi manusia di Indonesia. Penanganan kasus yang transparan dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum dan pemerintahan. Tekanan ini berulang karena masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas dan adil.
Desakan DPR dan elemen masyarakat mencerminkan kekhawatiran atas kemungkinan manipulasi politik dan hukum jika penyidikan tidak dilakukan sepenuhnya transparan. Upaya penyelesaian yang akuntabel dianggap krusial untuk mempertahankan semangat demokrasi serta melindungi aktivis yang berperan penting dalam pengawasan hak asasi dan kebebasan berpendapat.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari www.jurnas.com
- Gambar Kedua dari www.jurnas.com
