Menkes dan Mensos pastikan peserta PBI yang nonaktif tetap bisa berobat, menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah menegaskan bahwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang statusnya nonaktif tetap bisa mengakses layanan kesehatan. Menkes dan Mensos menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk memastikan hak berobat masyarakat tetap terjamin, sekaligus menepis kekhawatiran terkait nonaktifnya kepesertaan.
Tetap simak di KDMP Rubaya bagaimana mekanisme pemulihan layanan ini akan dijalankan menjadi sorotan penting bagi masyarakat luas.
Pemerintah Pastikan PBI Nonaktif Bisa Tetap Berobat
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang memiliki penyakit berat atau katastropik dapat kembali berobat. Biaya pengobatan peserta ini otomatis ditanggung pemerintah.
Langkah ini menindaklanjuti permintaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar ada kepastian bagi rumah sakit menerima peserta PBI yang sebelumnya dinonaktifkan. Surat keputusan reaktivasi pun telah diterbitkan, sehingga pasien tidak perlu khawatir soal administrasi.
Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, menjelaskan bahwa reaktivasi otomatis berlaku bagi 106.000 penderita penyakit katastropik yang sebelumnya dinonaktifkan. “Sudah kami tanda tangani beberapa hari yang lalu,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (13/2/2026).
Reaktivasi Otomatis Bagi Penyakit Katastropik
Peserta PBI dengan kondisi kronis atau katastropik kini dapat mengakses layanan medis tanpa hambatan administratif. Reaktivasi otomatis ini memastikan pasien mendapat penanganan tepat waktu untuk kondisi yang mengancam jiwa.
Gus Ipul menambahkan, semua biaya pengobatan untuk peserta PBI katastropik dijamin pemerintah melalui Kemensos. Hal ini memberi kepastian bagi rumah sakit dan memastikan pasien dapat segera menerima layanan kesehatan.
Langkah ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam melindungi peserta PBI, sekaligus mengurangi risiko komplikasi akibat keterlambatan pengobatan. Pemerintah menekankan prioritas utama diberikan bagi pasien dengan kondisi serius.
Baca Juga: Komisi I DPR Dukung ASN Ikut Komcad, Tapi Jangan Korbankan Karier!
Pemeriksaan Lapangan Untuk PBI Nonaktif
Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) sedang melakukan pemeriksaan lapangan terhadap 11 juta peserta PBI yang sebelumnya nonaktif. Tujuan dari groundcheck ini adalah memastikan validitas data dan kesiapan peserta untuk menerima layanan kesehatan.
Cross check terhadap 11 juta peserta sedang dilakukan. Kami harap dua sampai tiga bulan lagi sudah selesai, ujar Gus Ipul. Proses ini penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan memastikan semua peserta yang berhak tetap mendapatkan layanan.
Selain itu, pemeriksaan lapangan juga membantu pemerintah memperbarui data kepesertaan, sehingga pemberian bantuan kesehatan lebih tepat sasaran, efisien, dan efektif.
Surat Keputusan Dan Kepastian Bagi Rumah Sakit
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya adanya SK dari Kemensos agar rumah sakit tidak ragu menerima peserta PBI nonaktif. Surat keputusan ini menjamin rumah sakit bahwa biaya pengobatan tetap dibayarkan pemerintah.
“Saya sudah minta agar Kemensos mengeluarkan SK agar 120.000 peserta katastropik tetap bisa dilayani rumah sakit tanpa khawatir biaya tidak diganti,” kata Menkes Budi dalam rapat Komisi IX DPR, Rabu (11/2/2026).
Dengan SK ini, seluruh rumah sakit di Indonesia diwajibkan melayani pasien PBI katastropik tanpa hambatan administratif, memastikan akses layanan kesehatan tetap berjalan lancar dan aman bagi peserta.
120.000 Peserta PBI Kembali Diaktifkan
Sebanyak 120.000 peserta PBI yang semula nonaktif namun memiliki penyakit berat kini resmi diaktifkan kembali. Kebijakan ini memastikan mereka mendapat penanganan medis prioritas dan mengurangi risiko komplikasi serius.
Surat keputusan telah dikirim ke seluruh rumah sakit agar layanan katastropik dapat diberikan. Dengan reaktivasi ini, peserta dapat langsung menggunakan fasilitas rumah sakit tanpa hambatan administrasi.
Pemerintah berharap langkah ini memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat, sekaligus menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak kesehatan bagi peserta PBI, terutama mereka yang berada dalam kondisi kritis.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Pertama dari nasional.kompas.com
- Gambar Kedua dari pintoe.co
