Anggota DPR, baru‑baru ini kembali menegaskan posisi hukum terkait kewenangan pemerintah daerah (pemda) dalam konteks hubungan dengan lembaga internasional.
Ia menyatakan bahwa pemda secara tegas tidak memiliki wewenang untuk meminta bantuan langsung kepada entitas internasional karena urusan luar negeri merupakan kewenangan absolut pemerintah pusat.
Pernyataan itu disampaikan Khozin saat menanggapi langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat permohonan bantuan kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa‑Bangsa (PBB) dalam upaya penanggulangan bencana yang menimpa wilayah tersebut.
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di KDMP Rubaya.
Dasar Hukum yang Menjadi Rujukan DPR
Dasar hukum yang menjadi rujukan Khozin adalah Pasal 10 Ayat 1 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit menyebut bahwa politik luar negeri adalah wewenang yang berada di bawah otoritas pemerintah pusat.
Hal ini berarti segala bentuk hubungan formal dengan luar negeri, termasuk permintaan bantuan, tidak dapat dilakukan oleh pemda tanpa persetujuan dan koordinasi pemerintah pusat.
Klaim tersebut juga didukung oleh aturan turunan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, di mana pemda disebutkan hanya dapat menjalin hubungan kerja sama luar negeri atas dasar arahan atau persetujuan dari pusat.
Bahkan untuk penanganan bencana, semua bantuan internasional harus difasilitasi melalui pemerintah pusat, khususnya BNPB sebagai lembaga teknis utama.
Dengan memberikan penjelasan yang berbasis pada ketentuan hukum. Khozin ingin menekankan bahwa bukan maksud DPR untuk mengekang kemampuan daerah dalam merespons krisis. Tetapi lebih kepada memastikan semua langkah tetap berada dalam koridor aturan konstitusional dan administratif yang tepat.
Ia juga mengakui bahwa upaya pemda dalam kondisi darurat adalah bagian dari semangat gotong‑royong. Tetapi harus tetap diselaraskan dengan struktur kedaulatan negara.
Respons Atas Permintaan Bantuan Aceh
Langkah Pemerintah Aceh mengirim surat permintaan kepada lembaga PBB untuk bantuan penanganan bencana alam dipandang oleh Khozin sebagai sesuatu yang tidak tepat secara prosedural. Meski ia memahami kondisi darurat di lapangan dan urgensi kebutuhan bagi warga yang terdampak.
Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan sejumlah norma dan dapat menimbulkan preseden yang membingungkan jika tidak disikapi dengan kerangka hukum yang benar.
Pernyataan Khozin ini muncul di tengah situasi Aceh yang sedang menghadapi dampak banjir dan tanah longsor. Serta aksi simbolik berupa pengibaran bendera putih yang memicu perhatian publik luas.
Tetapi, klaim ini tidak sepenuhnya ditolak oleh semua pihak di DPR. Beberapa anggota lainnya justru menyampaikan bahwa respons terhadap bantuan internasional harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan urgensi penyelamatan korban.
Mereka menekankan agar pemerintah pusat lebih cepat dan responsif dalam menjembatani kebutuhan daerah yang sedang mengalami krisis. Sehingga warga yang terdampak tidak merasa terabaikan atau kurang dukungan.
Baca Juga: Kaget! DPR Ungkap Kondisi RS Pasca-Bencana, Ada Apa Sebenarnya?
Tantangan di Tengah Situasi Darurat
Isu ini muncul di tengah upaya penanganan bencana yang terus berlangsung di Aceh dan wilayah Sumatera. Di mana pemerintah pusat dan daerah tengah berupaya untuk memaksimalkan sumber daya domestik sebelum membuka ruang bagi bantuan luar negeri.
Pemerintah pusat menyatakan bahwa sumber daya nasional saat ini masih dianggap cukup memadai untuk mengatasi dampak bencana, tetapi tetap menghargai setiap bentuk dukungan yang datang dari berbagai pihak.
Lanskap kebijakan ini memperlihatkan betapa kompleksnya hubungan antara kebutuhan darurat di lapangan. Tanggung jawab hukum pemerintah daerah, dan mekanisme hubungan luar negeri yang diatur secara ketat oleh sistem pemerintahan Indonesia.
Sama halnya, masyarakat luas kini semakin memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut berdampak pada efektivitas penanganan bencana dan perlindungan warga di masa depan.
Tata Kelola Pemerintahan Daerah
Pernyataan DPR ini membuka diskusi yang lebih luas tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Termasuk dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah.
Ada kekhawatiran bahwa tanpa pengaturan yang cukup jelas. Daerah bisa salah mengambil langkah yang berpotensi tumpang tindih dengan kewenangan pusat.
Namun, menurut para pengamat tata pemerintahan, kerjasama yang harmonis antara kedua level pemerintahan justru sangat diperlukan terutama di masa krisis. Asalkan selalu berpedoman pada aturan yang berlaku.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga mengingatkan bahwa pemda tetap dapat berperan aktif membantu penanggulangan bencana di wilayah lain di Indonesia melalui mekanisme koordinasi nasional.
Termasuk melalui anggaran hibah atau dukungan logistik antar daerah yang kini semakin didorong oleh Kementerian Dalam Negeri.